Pos Terkait
-
GUNAKAN NPWP USAHAWAN DENGAN BENAR
Membuat NPWP usahawan dipermudah Gunakan NPWP Usahawan dengan benar – Pеrѕуаrаtаn реmbuаtаn NPWP usahawan bеrраku pada Peraturan Direktur Jеndеrаl Pаjаk Nоmоr PER-02/PJ/2018 mengenai Pеrubаhаn Kеduа аtаѕ Pеrаturаn Dіrеktur Jеndеrаl Pаjаk Nоmоr PER-20/PJ/2013 mеngеnаі Tаtа Cara Pеndаftаrаn dаn Pemberian Nоmоr Pokok Wаjіb Pаjаk, Pеlароrаn Uѕаhа dаn Pеngukuhаn Pеnguѕаhа Kena Pajak, Pеnghарuѕаn Nоmоr Pоkоk Wajib Pаjаk dаn …
-
DIBALIK KONTEN INSTANSI PAJAK
Sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, memiliki suatu kewajiban untuk sebisa mungkin paham dengan seluruh peraturan dan pelayanan produk hukum yang diperlukan wajib pajak. Apa pun jabatannya, wajib pajak berpandangan bahwa seluruh pegawai pajak haruslah penuh keterampilan dan pengetahuan terkait aspek perpajakan. Tugas pokok pegawai pajak memanglah memberikan pelayanan perpajakan yang sesuai dengan …
-
KEWAJIBAN MELAMPIRKAN NIK DALAM E-FAKTUR
Semua urusan mengenai perpajakan kerap kali sensitif apalagi yang berhubungan dengan wajib pajak khususnya pengusaha. Tahun 2017 telah banyak dituai dengan kontroversi ketentuan baru tentang pajak, di tahun 2018 kemarin juga timbul perdebatan mengenai e-faktur yang sampai saat ini masih relevan untuk diperbincangkan, yakni tentang ketentuan baru mengenai penyertaan Nomor Induk Kependudukan …
-
APA SAJA FASILITAS PAJAK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN?
Secara resmi para Pemimpin dunia sudah mengesahkan sebuah Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015. Sekitar 193 kepala negara hadir dalam agenda tersebut. Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi …
-
TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI
Penghasilan dari luar negeri termasuk dalam objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh). Kemudian, tata cara pengkreditan pajak dari luar negeri diatur pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UU PPh sebagai berikut: …