POTENSI PEMAJAKAN FINTECH PEER-TO-PEER (P2P) LENDING

POTENSI PEMAJAKAN FINTECH PEER-TO-PEER (P2P) LENDING

    Perkembangan penggunaan teknologi internet dan komunikasi semacam smartphone mendukung berkembangnya bisnis perdagangan melalui elektronik (e-commerce) serta financial technology (Fintech) dalam rangka melengkapi keperluan masyarakat. Hal ini menimbulkan bermacam-macam inovasi dan keterlibatan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, misalnya Penyelenggara Payment Gateway, Penyelenggara Dompet Elektronik, dan lain-lain.

       Bank Indonesia selaku lembaga yang mempunyai tugas mengatur dan memelihara lancarnya sistem pembayaran mengesahkan dasar hukum penyelenggaraan Fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Definisi Fintech menurut Bank Indonesia adalah sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang mulanya harus lewat tatap mukan untuk melakukan permbayaran dan membawa sejumlah uang tunai, sekarang bisa bertransaksi jarak jauh, pembayaran bisa  dilakukan hanya dalam hitungan detik. Jadi, Fintech dapat menggantikan peran lembaga keuangan formal semacam bank. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech adalah Inovasi Keuangan Digital sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan fasilitas keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

          Ada jenis jasa keuangan berbasis teknologi informasi  yang cukup terkenal sekarang ini adalah model Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi / Fintech  peer-to-peer (P2P) Lending.

      Dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi, OJK selaku lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia menetapkan peraturan yang secara jelas mengatur profil penyelenggara ataupun pengguna yakni POJK nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 28 Desember 2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK nomor 13/POJK.02/2018 terkait Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

       Fintech P2P Lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan dalam mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung lewat sistem elektronik dengan tersambung jaringan internet. Fintech  P2P Lending diharapkan bisa melengkapi keperluan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, dan meningkatkan daya saing serta  bisa menjadi salah satu solusi untuk menolong pelaku usaha skala UMKM dalam mendapatkan akses pendanaan. Perbedaan utama antara Fintech  P2P Lending ialah P2P tidak melaksanakan penghimpunan dana masyarakat.

       OJK membatasi penyelenggara Fintech  P2P Lending ialah badan hukum Indonesia yang berupa perseroan terbatas atau koperasi dengan ketentuan ketika pendaftaran penyelenggara yang berbentuk perseroan terbatas wajib mempunyai modal disetor minimal Rp1 miliar dan untuk koperasi wajib mempunyai modal sendiri minimal Rp1 miliar. Penyelenggara yang sudah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan ijin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal terdaftar di OJK dan wajib mempunyai modal disetor / modal sendiri minimal Rp2,5 miliar. OJK juga mengatur batas maksimal total pemberian pinjaman dana paling banyak sebanyak Rp2 miliar. Penyelenggara yang sudah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara rutin setiap 3 bulan kepada OJK dan penyelenggara yang sudah mendapatkan ijin, wajib menyampaikan laporan rutin secara elektronik kepada OJK, yakni laporan bulanan dan laporan tahunan.

       Pada Desember 2018, Data OJK menampilkan penyaluran pinjaman Fintech P2P memiliki angka sebanyak Rp22,66 triliun. Lalu pada Juni 2019 sudah mencapai Rp44,80 triliun. Total pinjaman tersebut mengalir ke 9.743.679 rekening peminjam dengan komposisi 99,9% perorangan dan 0,11% badan usaha. Sedangkan, akumulasi pemberi pinjaman sebanyak 498.824 rekening. Mayoritas lender ialah perorangan (99,83%) dan 0,17% badan usaha saja. Hingga 7 Agustus 2019, penyelenggara Fintech yang mempunyai izin dan terdaftar di OJK ialah sebanyak 127 perusahaan.

           Berdasarkan tingkat pertumbuhan Fintech P2P Lending yang cukup tinggi dengan nilai transaksi jasa keuangan berbasis teknologi yang meningkat spesifik, maka dari sisi perpajakan bisa dikatakan akan ada potensi pajak lumayan tinggi yang turut menyertai.

          Sebagai catatan, bahwa Fintech P2P Lending melibatkan 3 pihak, yaitu penyelenggara yang berbentuk badan, peminjam, dan pemberi pinjaman (perorangan maupun badan). Dari 3 pihak tersebut, dapat merupakan wajib pajak potensial untuk iklim perpajakan di Indonesia. Indonesia telah mengadopsi sistem perpajakan self assessment yang berarti wajib pajak akan diberikan kebebasan, wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri terkait besaran pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu sama dengan para pelaku Fintech P2P Lending, prosedur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga berdasarkan asas self assesment.

       Apabila dilihat dari sisi layanan, OJK dapat mengatur ketika mengajukan permohonan bersamaan dengan penyampaian NPWP badan dan dalam akta pendirian penyelenggara P2P, wajib menyebutkan kegiatan usahanya seperti “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Sehingga, dapat dipastikan seluruh penyelenggara Fintech P2P Lending yang terdaftar di OJK otomatis akan terdaftar sebagai wajib pajak. Maka, penyelenggara Fintech berada dibawah pengawasan OJK, sehingga pemenuhan kewajibannya berdasarkan pada ketentuan perpajakan yang mengatur industri jasa keuangan.

       Pada UU PPh telah disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah pendapatan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapatkan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam lainnya.  Kewajiban PPh menjadi kewajiban suatu badan usaha yang meliputi kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2.

        Sedangkan dalam UU PPN, jasa keuangan termasuk jasa yang tidak dipungut PPN. Dalam perihal ini, Fintech P2P Lending bisa disebut sebagai jasa keuangan yang menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan sarana telekomunikasi atau sarana lainnya.

       Hingga saat ini belum diterapkan kebijakan yang mengatur secara khusus kewajiban perpajakan para pelaku usaha Fintech P2P Lending. Hadirnya Fintech P2P Lending tidak hanya memberikan keuntungan bagi para penyelenggara dan pemberi pinjaman, juga diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang signifikan untuk mitra pelaku UMKM yang meminjam dana dengan bertambahnya pemasukan usaha mereka. Sehingga pada akhirnya akan bisa memberikan kontribusi pada penerimaan pajak secara signifikan.

         Dalam mengetahui potensi pajak sebenarnya dari Wajib Pajak Fintech P2P Lending, sinergi Direktorat Jenderal Pajak dengan OJK di sektor jasa keuangan mengenai pertukaran data menjadi satu perihal yang sangat penting. Mengingat penyelenggara Fintech memiliki kewajiban pelaporan yang teratur ke OJK, maka diharapkan fiskus bisa memanfaatkan data yang didapat untuk lebih paham dengan proses bisnis Fintech P2P Lending serta menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Created by Mutiara Zanky

Sumber: https://www.pajak.go.id/id/artikel/fintech-peer-peer-p2p-lending-dan-potensi-pemajakannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Klik untuk ke WA
Klik untuk ke WhatsApp kami..
MITRAMUDA WA SUPPORT
Dapatkan informasi mengenai promo konsultasi PAJAK dan PENDIRIAN perusahaan melalui chat WhatsApp kami. Pesan WhatsApp akan segera kami balas secepatnya ketika jam kerja.