Pos Terkait
-
Mengenal Jenis-Jenis Faktur Pajak
Mengenal Jenis-Jenis Faktur Pajak Faktur pajak merupakan suatu dokumen yang sangat penting dalam suatu transaksi usaha yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli. Ada berbagai jenis faktur pajak, seperti: Faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Pembuatan atau penerbitan faktur pajak dapat dilakukan …
-
Daftar JKP strategis yang dibebaskan dari PPN
Daftar JKP strategis yang dibebaskan dari PPN Tidak hanya Benda Kena Pajak( BKP) strategis, sarana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai( PPN) pula diberikan buat Jasa Kena Pajak( JKP) yang bertabiat strategis. Pada Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2022, ada 13 kelompok JKP strategis yang menemukan sarana PPN. JKP tersebut merupakan: Jasa pelayanan kesehatan kedokteran; Jasa pelayanan …
-
MEMBANGUN SADAR PAJAK DENGAN PAJAK BERTUTUR
Membangun Sadar Pajak Dengan Pajak bertutur, informasi dan artikel pajak mitra muda group Membangun Sadar Pajak Dengan Pajak bertutur – Membangun kеѕаdаrаn раjаk untuk mаѕуаrаkаt аdаlаh ѕuаtu proses yang dilaksanakan ѕесаrа реrlаhаn dаn tеruѕ-mеnеruѕ. Bаnуаk fаktоr реndukung yang dapat mеmbuаt masyarakat sadar akan раjаk. Sеlаіn kеѕаdаrаn уаng tіmbul dаrі mаѕуаrаkаt itu ѕеndіrі, іnѕtіtuѕі раjаk dіtuntut …
-
APA SAJA FASILITAS PAJAK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN?
Secara resmi para Pemimpin dunia sudah mengesahkan sebuah Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015. Sekitar 193 kepala negara hadir dalam agenda tersebut. Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi …
-
TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI
Penghasilan dari luar negeri termasuk dalam objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh). Kemudian, tata cara pengkreditan pajak dari luar negeri diatur pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UU PPh sebagai berikut: …