Kewajiban pembaruan data diperlukan ketika wajib pajak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pembaruan data penting untuk Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak tersebut. Pembaruan data dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir perubahan data wajib pajak dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah selesai melakukan pembaruan data, wajib pajak dapat menonaktifakan NPWP-nya …
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007, Pengusaha adalah wajib pajak orang pribadi dan badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, impor-ekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau jasa, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Hasil sensus yang dilakukan …
Penghasilan dari luar negeri termasuk dalam objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh). Kemudian, tata cara pengkreditan pajak dari luar negeri diatur pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UU PPh sebagai berikut: …
Keberatan merupakan salah satu hak wajib pajak yang ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pengajuan keberatan yang akan dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan cara menyampaikan permohonannya ke Kantor …
Pelaporan SPT Tahunan PPh merupakan salah satu dari beberapa kewajiban bagi wajib pajak sejak terdaftar sebagai wajib pajak. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sudah sewajarnya dipahami oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak abai, bisa berakibat fatal bagi wajib pajak. Antara lain sanksi yang dikenakan pada wajib pajak. Walaupun banyak wajib pajak yang sudah melakukan kewajiban …
Berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPN). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak …
Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang sah dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dibuktikan dengan dibuatnya peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur rumah tangga berdasarkan asas saling mencintai, namun juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban baru yang harus …
Peraturan tentang perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor barang kena pajak (BKP) berwujud telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Peraturan tersebut adalah PER-07/PJ/2021. Rilisnya beleid tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ekspor BKP berwujud bagi …
Banyak masyarakat yang masih bertanya tanya, “Mengapa kita harus lapor SPT Tahunan? Sementara gaji kita sudah dipotong pajak oleh perusahaan”. Pertanyaan itu terlihat sangat sederhana tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat agar mereka dapat lebih memahami mengapa harus melaporkan SPT tahunan. Amanat Peraturan Perundang-undangan Faktor utama mengapa …
Media sosial atau yang biasa kita kenal dengan medsos merupakan hal yang bisa dibilang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Sebab, sebanyak 95% dari 63 juta penduduk Indonesia mengakses dan memakai internet untuk membuka media sosial. Bahkan, media sosial seolah-olah sudah menjadi konsumsi pribadi masyarakat dari berbagai rentang usia, dari …