Dalam bidang kesehatan, pemerintah membuat sistem jaminan sosial untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Sistem tersebut dibuat atas dasar prinsip gotong royong, sehingga pembayaran iuran yang ada akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Sistem ini memiliki tiga asas, yaitu: kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. …
Tag: konsultan pajak ddtc
MENGENAL PELAKSANAAN TAX EXAMINATION ABROAD DI LUAR NEGERI
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan sebuah aturan yaitu Nomor PER 02/PER/2020 tentang pelaksanaan Tax Examination Abroad (TEA). Aturan tersebut dapat berupa kegiatan pemeriksaan pajak dalam negeri atau luar negeri. Berdasarkan hierarki pengaturan di atasnya, TEA adalah konsekuensi logis dari manfaat Indonesia karena ikut berpartisipasi dalam perjanjian internasional (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama pada Bidang Perpajakan/ Convention On Mutual Administrative Assistance …
ANALISIS BISNIS DIPERLUKAN DALAM PENGOLAHAN DATA DJP
Photoshop generasi awal tahun 1990 terdiri dari 100 ribu baris kode bahasa program yang berkembang sampai tembus 4 juta baris dalam Photoshop CS 6. Salah satu jet tempur tercanggih kala ini ialah F-35 Lightning II didukung 24 juta baris kode program. Puncaknya segala layanan Google dibangun dari 2 miliar baris kode program ataupun sekitar 36 juta …
MEMAHAMI NPWP DEBITUR
Perlu dipahami bahwa peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat besar untuk perekonomian Indonesia. Dibuktikan dari krisis ekonomi yang pernah dihadapi pada tahun 1998 yang lalu, UMKM menjadi salah satu penolong dari bangkitnya perekonomian di Indonesia. UMKM mengerahkan kontribusinya dalam perluasan dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Dometik Bruto (PDB), hingga …
KEWAJIBAN MELAMPIRKAN NIK DALAM E-FAKTUR
Semua urusan mengenai perpajakan kerap kali sensitif apalagi yang berhubungan dengan wajib pajak khususnya pengusaha. Tahun 2017 telah banyak dituai dengan kontroversi ketentuan baru tentang pajak, di tahun 2018 kemarin juga timbul perdebatan mengenai e-faktur yang sampai saat ini masih relevan untuk diperbincangkan, yakni tentang ketentuan baru mengenai penyertaan Nomor Induk Kependudukan …
MENGUSUT ISU TENTANG PAJAK GANDA PADA USAHA RUMAH MAKAN
Banyak dari pengusaha rumah makan yang beranggapan bahwa mereka dikenakan pajak ganda (double taxation) apabila harus membayar PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 (PPh Final UMKM). Karena, mereka merasa selama ini sudah membayar pajak sebesar sebesar 10%. Apakah hal tersebut benar? A. Pajak Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 …
APA SAJA FASILITAS PAJAK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN?
Secara resmi para Pemimpin dunia sudah mengesahkan sebuah Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015. Sekitar 193 kepala negara hadir dalam agenda tersebut. Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi …
PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA JASA HOTEL
Hal umum yang dipersiapkan orang saat sedang berencana untuk liburan salah satunya adalah penginapan. Penginapan sendiri memiliki banyak pilihan, mulai dari pondok sederhana, losmen, rumah penduduk yang disewakan, hingga hotel. Pilihan tersebut bergantung pada selera masing-masing, dan juga dengan pertimbangan dana yang dimiliki. Bagi yang mencari kenyamanan, keamanan dan memiliki uang lebih, hotel umumnya menjadi pilihan …
SEKILAS PENONAKTIFAN NPWP DAN PERUBAHAN STATUS WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
Untuk menonaktifkan NPWP ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Tentu wajib pajak perlu memberikan alasan atau kondisi yang dapat diterima untuk pengajuan penonaktifkan NPWP. Lalu apa sajakah hal tersebut? Wajib Pajak Non-Efektif Setiap wajib pajak yang sudah memiliki NPWP mempunyai hak dan kewajiban yang perlu ia penuhi, salah satunya adalah …
PEMBAGIAN ALOKASI SATU JUTA RUPIAH UANG PAJAK
Target pendapatan negara di APBN 2019 mencapai Rp2.165,1 triliun. Penerimaan perpajakan mendapatkan porsi 82,5 persen dari APBN 2019. Jika dirupiahkan penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar Rp1.786,4 triliun (Kepabean dan Cukai sebesar Rp208,8 triliun dan Pajak Rp1.577,6 triliun). Pada tahun 2019, target penerimaan perpajakan bertambah 15,4 persen dari outlook APBN tahun 2018 dengan rasio …