Salah satu sumber penerimaan pajak adalah penyetoran dan pemotongan PPh Final atas Jasa Konstruksi. Bisnis jasa konstruksi dapat mendorong penerimaan pajak tersebut apabila dilakukan secara benar. Selain Penyetoran, perlu diperiksa kepatuhan dan kebenaran pelaporan SPT Masa PPh Final atas Jasa Konstruksi. Pekerjaan jasa konstruksi meliputi jasa konsultasi perencanaan, jasa pelaksana, dan jasa pengawasan konstruksi. Aturan …
Pada 5 Oktober 2020 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang disebut UU Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan omnibus law yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi & dalam negeri melalui pengurangan persyaratan pada peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Di samping itu, …
“Lapor SPT itu sulit dan sedikit merepotkan.” Kalimat ini mungkin ada di benak beberapa wajib pajak. Kalimat yang terus-menerus tertanam dalam pikiran dan pada akhirnya kegiatan melaporkan bahwa SPT benar-benar menjadi sulit dan merepotkan. Ketika ini terjadi, itu hanya akan menjadi beban yang menyiksa wajib pajak karena itu pasti masih harus dilakukan untuk menghindari sanksi …
Rencana untuk menurunkan batasan pendapatan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sekarang menargetkan senilai Rp. 4,8 miliar. Rencana ini kembali menjadi buah bibir di media Nasional pada hari ini, Senin (15/3/2021). Pengaturan ulang untuk batasan pendapatan PKP sudah di publish dalam Renstra Kemenkeu tahun 2020-2024 yang dimuat di dalam PMK 77/2020. …
Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait kelanjutan insentif pajak untuk wajib pajak dikarenakan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan yang telah ditetapkan merupakan langkah tepat pemerintah dalam menekan dampak pandemi Covid-19, sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan menguatkan arus kas perusahaan dengan adanya fasilitas pajak penghasilan. Pada 5 Februari 2021, berdasarkan data World …
Setiap orang sebenarnya sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan perpajakan untuk wajib mendaftarkan diri nya ke kantor pajak supaya nantinya dapat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembuatan NPWP dapat dikatakan cukup mudah, hanya mengisi formulir pendaftaran NPWP dengan melampirkan dokumen sebagai persyaratan yang diminta. …