Pos Terkait
-
Mengusut Rencana Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak
Mengusut Rencana Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Mengusut Rencana Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak – Awаlnуа, Mеntеrі Kеuаngаn Sri Mulуаnі dalam kоnfеrеnѕі реrѕ di Jakarta ѕudаh menyampaikan bahwa реmеrіntаh hеndаk mеrоmbаk tіgа Undаng-undаng (UU) pajak ѕеkаlіguѕ уаknі UU Kеtеntuаn Umum dаn Tаtа Cаrа Perpajakan (KUP), UU Pаjаk Pеnghаѕіlаn (PPh), UU Pаjаk Pertambahan Nіlаі (PPN). Sесаrа umum ѕеgаlа …
-
MANAJEMEN UANG PRIBADI DENGAN MELAPOR SPT TAHUNAN
Apa pentingnya lapor SPT Tahunan pajak bagi orang pribadi? Tidak akan jauh diulas apa manfaatnya untuk negara. Kali ini akan diulas manfaat lapor SPT Tahunan untuk diri pribadi terlebih dahulu agar banyak yang dapat memahami. Berikut tiga hal yang diisikan di formulir SPT Tahunan yakni identitas, jumlah pendapatan (dalam 1 tahun terakhir) dan total aset …
-
HAL SEDERHANA YANG PERLU DICERMATI WAJIB PAJAK
Pelaporan SPT Tahunan PPh merupakan salah satu dari beberapa kewajiban bagi wajib pajak sejak terdaftar sebagai wajib pajak. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sudah sewajarnya dipahami oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak abai, bisa berakibat fatal bagi wajib pajak. Antara lain sanksi yang dikenakan pada wajib pajak. Walaupun banyak wajib pajak yang sudah melakukan kewajiban …
-
TERJAWABNYA TANTANGAN ATAS BONUS DEMOGRAFI
Pada tahun 2020-2030 yang akan datang, Indonesia telah diprediksi akan menghadapi era bonus demografi. Pada saat penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar daripada usia nonproduktif (65 tahun ke atas), dengan perbandingan lebih dari 60% dari total keseluruhan penduduk Indonesia (BPS). Tindakan tersebut dapat dikatakan akan menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk melaksanakan …
-
MUDAHNYA LAYANAN PERPAJAKAN
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh …