Pos Terkait
-
Mulai 1 Januari 2024 NPWP Berubah Jadi NIK !
Kementrian Keuangan (kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta agar para wajib pajak (WP) segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 31 Desember 2023. Seluruh pelayanan DJP hanya dapat diakses menggunakan NIK bagi WP Orang Pribadi dalam negeri. Dengan begitu, wajib pajak pribadi yang belum memadankan NIK dengan …
-
Potensi Pemajakan Fintech Peer-To-Peer (P2p) Lending
Potensi Pemajakan Fintech Peer-To-Peer (P2p) Lending Potensi Pemajakan Fintech Peer-To-Peer (P2p) Lending – Pеrkеmbаngаn penggunaan tеknоlоgі internet dan kоmunіkаѕі ѕеmасаm ѕmаrtрhоnе mеndukung berkembangnya bisnis perdagangan mеlаluі еlеktrоnіk (е-соmmеrсе) ѕеrtа financial technology (Fintech) dalam rangka mеlеngkарі kереrluаn mаѕуаrаkаt. Hal іnі menimbulkan bеrmасаm-mасаm іnоvаѕі dаn kеtеrlіbаtаn pihak bаru dalam penyelenggaraan реmrоѕеѕаn trаnѕаkѕі pembayaran, mіѕаlnуа Pеnуеlеnggаrа Pауmеnt Gаtеwау, …
-
PEMOTONGAN PPH PASAL 23 PADA JASA HOTEL
Hal umum yang dipersiapkan orang saat sedang berencana untuk liburan salah satunya adalah penginapan. Penginapan sendiri memiliki banyak pilihan, mulai dari pondok sederhana, losmen, rumah penduduk yang disewakan, hingga hotel. Pilihan tersebut bergantung pada selera masing-masing, dan juga dengan pertimbangan dana yang dimiliki. Bagi yang mencari kenyamanan, keamanan dan memiliki uang lebih, hotel umumnya menjadi pilihan …
-
PEMBAGIAN ALOKASI SATU JUTA RUPIAH UANG PAJAK
Target pendapatan negara di APBN 2019 mencapai Rp2.165,1 triliun. Penerimaan perpajakan mendapatkan porsi 82,5 persen dari APBN 2019. Jika dirupiahkan penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar Rp1.786,4 triliun (Kepabean dan Cukai sebesar Rp208,8 triliun dan Pajak Rp1.577,6 triliun). Pada tahun 2019, target penerimaan perpajakan bertambah 15,4 persen dari outlook APBN tahun 2018 dengan rasio …
-
MUDAHNYA LAYANAN PERPAJAKAN
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh …