buktiii

Pos Terkait

• 

  PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM TPPU DI DJP

         DJP mendapatkan amanat dengan kewenangan menjalankan  penegakan hukum atas tindak pidana di  bidang perpajakan (TPP) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Wewenang ini adalah tantangan untuk DJP dalam mengurus persoalan TPP dan TPPU di DJP. Dalam menghadapi  tantangan  ini, prosedur, strategi, dan kebijakan  penanganan TPP  dan TPPU sudah disusun oleh DJP. Prosedur, strategi, dan kebijakan …

• 

  APAKAH PPN PEROLEHAN TANAH DIBANGUN HOTEL DAPAT DI KREDITKAN?

        Berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPN). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak …

• 

  PERPAPAJAKAN ATAS PENGHASILAN MODAL

       Penghasilan modal mempunyai konsep tersendiri serta beberapa contoh jenis penghasilan yang dapat dikategorikan sebagai penghasilan modal. Penerapan PPh atas penghasilan ini pun dapat berbeda-beda antar negara. Berdasarkan definisi Schanz, Haig, dan Simons (SHS), sebagaimana dikutip dari Mansury (1992), penghasilan modal mencakup segala tambahan kekayaan dalam bentuk keuntungan yang sudah atau belum terealisasi ke …

• 

  FAKTOR-FAKTOR KOMITMEN INVESTASI PENERIMA TAX HOLIDAY MENURUN

      Tax holiday adalah bentuk insentif pajak kepada pelaku usaha. Bentuknya berupa pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu. Tax holiday juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan ketertarikan minat investasi ke berbagai sektor.  Akibat dampak dari pandemi Covid-19, komitmen investasi penerima insentif tax holiday mengalami penurunan. Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), perencanaan investasi …

• 

  TERJAWABNYA PERDEBATAN ATAS PAJAK PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN, DAN VOUCER

         Penerbitan  kebijakan terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berkaitan dengan penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer telah membuat perdebatan di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa di saat ekonomi sedang krisis karena pandemi, namun pemerintah menerbitkan pengenaan objek pajak baru pada masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah hal …