tea pajak

Pos Terkait

• 

  PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM TPPU DI DJP

         DJP mendapatkan amanat dengan kewenangan menjalankan  penegakan hukum atas tindak pidana di  bidang perpajakan (TPP) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Wewenang ini adalah tantangan untuk DJP dalam mengurus persoalan TPP dan TPPU di DJP. Dalam menghadapi  tantangan  ini, prosedur, strategi, dan kebijakan  penanganan TPP  dan TPPU sudah disusun oleh DJP. Prosedur, strategi, dan kebijakan …

• 

  TERBITNYA ATURAN BARU TERKAIT PERLAKUAN PPN EKSPOR-IMPOR BKP BERWUJUD

        Peraturan tentang perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor barang kena pajak (BKP) berwujud telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Peraturan tersebut adalah PER-07/PJ/2021. Rilisnya beleid tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ekspor BKP berwujud bagi …

• 

  PROSEDUR PERPAJAKAN SPT TAHUNAN LEBIH BAYAR

         Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh wajib dilaporkan oleh setiap wajib pajak di Indonesia. Ketika wajib pajak melapor SPT Tahunan PPh, maka wajib pajak akan menghitung ulang penghasilan, biaya, pajak terutang, dan kredit pajak yang diperoleh oleh wajib pajak selama satu tahun pajak.        Setelah dilakukan penghitungan oleh wajib pajak terhadap pajak terutang dan kredit …

• 

  PERATURAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK PADA TOKO RITEL DARING

        Seperti yang kita ketahui, transaksi perdagangan elektronik saat ini di Indonesia telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Data Bank Indonesia mencatat, di tahun 2019 jumlah transaksi perdagangan online setiap bulannya mencapai Rp13 triliun.       Pada tahun ini, menurut McKinsey, nilai total belanja online di Indonesia dapat diprediksi mencapai USD65 miliar atau setara dengan …

• 

  LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK DIVIDEN

         Pajak dividen adalah pemungutan atau pemotongan pajak atas laba yang telah diterima oleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang mendapatkan bagian hasil usaha. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 1 (g) tentang …