Penghasilan dari luar negeri termasuk dalam objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh). Kemudian, tata cara pengkreditan pajak dari luar negeri diatur pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UU PPh sebagai berikut: …
KEBERATAN YANG DIAJUKAN MELALUI SURAT HASIL PINDAI
Keberatan merupakan salah satu hak wajib pajak yang ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pengajuan keberatan yang akan dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan cara menyampaikan permohonannya ke Kantor …
HAL SEDERHANA YANG PERLU DICERMATI WAJIB PAJAK
Pelaporan SPT Tahunan PPh merupakan salah satu dari beberapa kewajiban bagi wajib pajak sejak terdaftar sebagai wajib pajak. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sudah sewajarnya dipahami oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak abai, bisa berakibat fatal bagi wajib pajak. Antara lain sanksi yang dikenakan pada wajib pajak. Walaupun banyak wajib pajak yang sudah melakukan kewajiban …
APAKAH PPN PEROLEHAN TANAH DIBANGUN HOTEL DAPAT DI KREDITKAN?
Berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPN). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak …
SEKILAS PERJANJIAN PISAH HARTA
Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang sah dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dibuktikan dengan dibuatnya peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur rumah tangga berdasarkan asas saling mencintai, namun juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban baru yang harus …
TERBITNYA ATURAN BARU TERKAIT PERLAKUAN PPN EKSPOR-IMPOR BKP BERWUJUD
Peraturan tentang perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor barang kena pajak (BKP) berwujud telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Peraturan tersebut adalah PER-07/PJ/2021. Rilisnya beleid tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ekspor BKP berwujud bagi …
PAJAK SUDAH DIPOTONG PERUSAHAAN,KENAPA HARUS TETAP LAPOR SPT?
Banyak masyarakat yang masih bertanya tanya, “Mengapa kita harus lapor SPT Tahunan? Sementara gaji kita sudah dipotong pajak oleh perusahaan”. Pertanyaan itu terlihat sangat sederhana tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat agar mereka dapat lebih memahami mengapa harus melaporkan SPT tahunan. Amanat Peraturan Perundang-undangan Faktor utama mengapa …
MENELUSURI PAJAK INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL
Media sosial atau yang biasa kita kenal dengan medsos merupakan hal yang bisa dibilang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Sebab, sebanyak 95% dari 63 juta penduduk Indonesia mengakses dan memakai internet untuk membuka media sosial. Bahkan, media sosial seolah-olah sudah menjadi konsumsi pribadi masyarakat dari berbagai rentang usia, dari …
PERPAPAJAKAN ATAS PENGHASILAN MODAL
Penghasilan modal mempunyai konsep tersendiri serta beberapa contoh jenis penghasilan yang dapat dikategorikan sebagai penghasilan modal. Penerapan PPh atas penghasilan ini pun dapat berbeda-beda antar negara. Berdasarkan definisi Schanz, Haig, dan Simons (SHS), sebagaimana dikutip dari Mansury (1992), penghasilan modal mencakup segala tambahan kekayaan dalam bentuk keuntungan yang sudah atau belum terealisasi ke …
RENCANA PENYESUAIAN TARIF PPH BUNGA OBLIGASI
Perencanaan untuk menyesuaikan tarif pajak penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri topik yang sedang diperbincangkan. Penyesuaian tarif yang saat ini berlaku 15% akan turun menjadi 10% setelah dipertimbangkan karena terbitnya aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni PP 9/2021. Berdasarkan aturan tersebut, tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak …