Pos Terkait
-
GUNAKAN NPWP USAHAWAN DENGAN BENAR
Membuat NPWP usahawan dipermudah Gunakan NPWP Usahawan dengan benar – Pеrѕуаrаtаn реmbuаtаn NPWP usahawan bеrраku pada Peraturan Direktur Jеndеrаl Pаjаk Nоmоr PER-02/PJ/2018 mengenai Pеrubаhаn Kеduа аtаѕ Pеrаturаn Dіrеktur Jеndеrаl Pаjаk Nоmоr PER-20/PJ/2013 mеngеnаі Tаtа Cara Pеndаftаrаn dаn Pemberian Nоmоr Pokok Wаjіb Pаjаk, Pеlароrаn Uѕаhа dаn Pеngukuhаn Pеnguѕаhа Kena Pajak, Pеnghарuѕаn Nоmоr Pоkоk Wajib Pаjаk dаn …
-
PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM TPPU DI DJP
DJP mendapatkan amanat dengan kewenangan menjalankan penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perpajakan (TPP) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Wewenang ini adalah tantangan untuk DJP dalam mengurus persoalan TPP dan TPPU di DJP. Dalam menghadapi tantangan ini, prosedur, strategi, dan kebijakan penanganan TPP dan TPPU sudah disusun oleh DJP. Prosedur, strategi, dan kebijakan …
-
PENGOPTIMALAN PENDAPATAN PAJAK DAN PREPOPULATED PIB
Pada tahun 2045, Indonesia diprediksi akan jadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia, setelah Cina, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia (McKinsey, 2012). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai tantangan ini harus ditanggapi dengan suatu inovasi yang besar, sebab pada 2013 diterbitkan program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu (2013-2025) dengan 87 inisiatif. Memenuhi …
-
KEWAJIBAN MELAMPIRKAN NIK DALAM E-FAKTUR
Semua urusan mengenai perpajakan kerap kali sensitif apalagi yang berhubungan dengan wajib pajak khususnya pengusaha. Tahun 2017 telah banyak dituai dengan kontroversi ketentuan baru tentang pajak, di tahun 2018 kemarin juga timbul perdebatan mengenai e-faktur yang sampai saat ini masih relevan untuk diperbincangkan, yakni tentang ketentuan baru mengenai penyertaan Nomor Induk Kependudukan …
-
TERBITNYA ATURAN BARU TERKAIT PERLAKUAN PPN EKSPOR-IMPOR BKP BERWUJUD
Peraturan tentang perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor barang kena pajak (BKP) berwujud telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Peraturan tersebut adalah PER-07/PJ/2021. Rilisnya beleid tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ekspor BKP berwujud bagi …