Pos Terkait
-
CARA PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SETELAH PEMERIKSAAN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki salah satu karakteristik yakni sebagai pajak tidak langsung. Secara yuridis, tanggung jawab penyetoran pajak tidak terletak di pihak yang mengonsumsi barang atau jasa, tetapi terletak di pihak pengusaha yang sudah resmi menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal ini, jika pembeli atau pengguna jasa telah menjalankan kewajibannya, …
-
PAJAK SUDAH DIPOTONG PERUSAHAAN,KENAPA HARUS TETAP LAPOR SPT?
Banyak masyarakat yang masih bertanya tanya, “Mengapa kita harus lapor SPT Tahunan? Sementara gaji kita sudah dipotong pajak oleh perusahaan”. Pertanyaan itu terlihat sangat sederhana tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat agar mereka dapat lebih memahami mengapa harus melaporkan SPT tahunan. Amanat Peraturan Perundang-undangan Faktor utama mengapa …
-
RENCANA PENYESUAIAN TARIF PPH BUNGA OBLIGASI
Perencanaan untuk menyesuaikan tarif pajak penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri topik yang sedang diperbincangkan. Penyesuaian tarif yang saat ini berlaku 15% akan turun menjadi 10% setelah dipertimbangkan karena terbitnya aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni PP 9/2021. Berdasarkan aturan tersebut, tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak …
-
PERBEDAAN PERPAJAKAN BENDAHARA SEKOLAH SWASTA DAN SEKOLAH NEGERI
Pada suatu hari, salah seorang bendaharawan sekolah swasta “x” datang ke kantor pajak untuk bertanya mengenai pembayaran pajak atas transaksi pengadaan barang. Bendaharawan tersebut memberikan rincian transaksi dan perpajakannya. Ia juga bilang kalau ia tidak terlalu paham tentang perpajakan dan ia bertanya pada temannya yang juga bendahara lalu diinformasikan apa saja yang harus dibayarkan. …
-
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK DIVIDEN
Pajak dividen adalah pemungutan atau pemotongan pajak atas laba yang telah diterima oleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang mendapatkan bagian hasil usaha. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 1 (g) tentang …