Beginilah-Cara-Mudah-untuk-Melakukan-Pelaporan-SPT-Badan-1200×675

Pos Terkait

• 

  Mulai 1 Januari 2024 NPWP Berubah Jadi NIK !

  Kementrian Keuangan (kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta agar para wajib pajak (WP) segera memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 31 Desember 2023. Seluruh pelayanan DJP hanya dapat diakses menggunakan NIK bagi WP Orang Pribadi dalam negeri. Dengan begitu, wajib pajak pribadi yang belum memadankan NIK dengan …

• 

  Apa itu Pemeriksaan Pajak

  Apa itu pemeriksaan pajak? Merujuk pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan atau bukti, yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan pemeriksaan. standar Uji kondisi kepatuhan. dengan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.   Apa dasar …

• 

  Rumah Subsidi Bebas Pajak

  Apa itu perumahan bersubsidi bebas pajak? Pada dasarnya perumahan bersubsidi adalah suatu unit hunian sederhana yang pembayaran atau pembangunannya dibiayai melalui pinjaman atau subsidi pemerintah. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah mengurangi beban keuangannya.Program perumahan shelter ini khusus ditujukan bagi masyarakat berpendapatan menengah dan rendah, sehingga tidak semua orang bisa memanfaatkan peluang ini. …

• 

  GUNAKAN NPWP USAHAWAN DENGAN BENAR

  Membuat NPWP usahawan dipermudah Gunakan NPWP Usahawan dengan benar – Pеrѕуаrаtаn реmbuаtаn NPWP usahawan bеrраku pada Peraturan Direktur Jеndеrаl Pаjаk Nоmоr PER-02/PJ/2018 mengenai Pеrubаhаn Kеduа аtаѕ Pеrаturаn Dіrеktur Jеndеrаl Pаjаk Nоmоr PER-20/PJ/2013 mеngеnаі Tаtа Cara Pеndаftаrаn dаn Pemberian Nоmоr Pokok Wаjіb Pаjаk, Pеlароrаn Uѕаhа dаn Pеngukuhаn Pеnguѕаhа Kena Pajak, Pеnghарuѕаn Nоmоr Pоkоk Wajib Pаjаk dаn …

• 

  PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM TPPU DI DJP

         DJP mendapatkan amanat dengan kewenangan menjalankan  penegakan hukum atas tindak pidana di  bidang perpajakan (TPP) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Wewenang ini adalah tantangan untuk DJP dalam mengurus persoalan TPP dan TPPU di DJP. Dalam menghadapi  tantangan  ini, prosedur, strategi, dan kebijakan  penanganan TPP  dan TPPU sudah disusun oleh DJP. Prosedur, strategi, dan kebijakan …