Pos Terkait
-
PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM TPPU DI DJP
DJP mendapatkan amanat dengan kewenangan menjalankan penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perpajakan (TPP) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Wewenang ini adalah tantangan untuk DJP dalam mengurus persoalan TPP dan TPPU di DJP. Dalam menghadapi tantangan ini, prosedur, strategi, dan kebijakan penanganan TPP dan TPPU sudah disusun oleh DJP. Prosedur, strategi, dan kebijakan …
-
MENGENAL PELAKSANAAN TAX EXAMINATION ABROAD DI LUAR NEGERI
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan sebuah aturan yaitu Nomor PER 02/PER/2020 tentang pelaksanaan Tax Examination Abroad (TEA). Aturan tersebut dapat berupa kegiatan pemeriksaan pajak dalam negeri atau luar negeri. Berdasarkan hierarki pengaturan di atasnya, TEA adalah konsekuensi logis dari manfaat Indonesia karena ikut berpartisipasi dalam perjanjian internasional (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama pada Bidang Perpajakan/ Convention On Mutual Administrative Assistance …
-
MENELUSURI PAJAK INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL
Media sosial atau yang biasa kita kenal dengan medsos merupakan hal yang bisa dibilang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Sebab, sebanyak 95% dari 63 juta penduduk Indonesia mengakses dan memakai internet untuk membuka media sosial. Bahkan, media sosial seolah-olah sudah menjadi konsumsi pribadi masyarakat dari berbagai rentang usia, dari …
-
FAKTOR-FAKTOR KOMITMEN INVESTASI PENERIMA TAX HOLIDAY MENURUN
Tax holiday adalah bentuk insentif pajak kepada pelaku usaha. Bentuknya berupa pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu. Tax holiday juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan ketertarikan minat investasi ke berbagai sektor. Akibat dampak dari pandemi Covid-19, komitmen investasi penerima insentif tax holiday mengalami penurunan. Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), perencanaan investasi …
-
TAHAPAN DISANDERA JIKA TIDAK BAYAR PAJAK
Pada dasarnya, setiap wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya sesuai sistem self assessment yang berarti bahwa wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan norma perpajakan yang berlaku. Tetapi, seringkali hal ini masih kurang dipahami oleh sebagian wajib pajak, sehingga menyebabkan adanya denda dan sanksi administrasi pajak. …