Pos Terkait
-
Apa itu Pemeriksaan Pajak
Apa itu pemeriksaan pajak? Merujuk pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan atau bukti, yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan pemeriksaan. standar Uji kondisi kepatuhan. dengan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa dasar …
-
Inilah batasan usia atas untuk memperoleh NPWP dan alasannya
Inilah batasan usia atas untuk memperoleh NPWP dan alasannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu bukti identitas yang wajib dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan hukum yang mempunyai kewajiban perpajakan di Indonesia. NPWP berfungsi sebagai alat identifikasi, pengelolaan dan pengendalian pajak. Namun tidak semua orang bisa memiliki NPWP. Ada beberapa syarat yang …
-
MEMBANGUN SADAR PAJAK DENGAN PAJAK BERTUTUR
Membangun Sadar Pajak Dengan Pajak bertutur, informasi dan artikel pajak mitra muda group Membangun Sadar Pajak Dengan Pajak bertutur – Membangun kеѕаdаrаn раjаk untuk mаѕуаrаkаt аdаlаh ѕuаtu proses yang dilaksanakan ѕесаrа реrlаhаn dаn tеruѕ-mеnеruѕ. Bаnуаk fаktоr реndukung yang dapat mеmbuаt masyarakat sadar akan раjаk. Sеlаіn kеѕаdаrаn уаng tіmbul dаrі mаѕуаrаkаt itu ѕеndіrі, іnѕtіtuѕі раjаk dіtuntut …
-
TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI
Penghasilan dari luar negeri termasuk dalam objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh). Kemudian, tata cara pengkreditan pajak dari luar negeri diatur pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) UU PPh sebagai berikut: …
-
TERBITNYA ATURAN BARU TERKAIT PERLAKUAN PPN EKSPOR-IMPOR BKP BERWUJUD
Peraturan tentang perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor barang kena pajak (BKP) berwujud telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Peraturan tersebut adalah PER-07/PJ/2021. Rilisnya beleid tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ekspor BKP berwujud bagi …