Pos Terkait
-
Daftar JKP strategis yang dibebaskan dari PPN
Daftar JKP strategis yang dibebaskan dari PPN Tidak hanya Benda Kena Pajak( BKP) strategis, sarana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai( PPN) pula diberikan buat Jasa Kena Pajak( JKP) yang bertabiat strategis. Pada Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2022, ada 13 kelompok JKP strategis yang menemukan sarana PPN. JKP tersebut merupakan: Jasa pelayanan kesehatan kedokteran; Jasa pelayanan …
-
MEMBANGUN SADAR PAJAK DENGAN PAJAK BERTUTUR
Membangun Sadar Pajak Dengan Pajak bertutur, informasi dan artikel pajak mitra muda group Membangun Sadar Pajak Dengan Pajak bertutur – Membangun kеѕаdаrаn раjаk untuk mаѕуаrаkаt аdаlаh ѕuаtu proses yang dilaksanakan ѕесаrа реrlаhаn dаn tеruѕ-mеnеruѕ. Bаnуаk fаktоr реndukung yang dapat mеmbuаt masyarakat sadar akan раjаk. Sеlаіn kеѕаdаrаn уаng tіmbul dаrі mаѕуаrаkаt itu ѕеndіrі, іnѕtіtuѕі раjаk dіtuntut …
-
BAGAIMANA PAJAK PADA PENGHASILAN CASHBACK?
Prosedur bisnis cashback pada marketplace diawali ketika para konsumen belanja di tempatnya. Apabila konsumen berbelanja dan atau melakukan pembayaran dengan metode tertentu, setelah transaksi tersebut sukses, maka cashback akan masuk ke saldo/poin akun konsumen tersebut. Kemudian, nantinya saldo tersebut dapat dicairkan melalui rekening yang telah didaftarkan atau dapat digunakan untuk belanja barang ataupun produk digital lainnya. …
-
MENGUSUT ISU TENTANG PAJAK GANDA PADA USAHA RUMAH MAKAN
Banyak dari pengusaha rumah makan yang beranggapan bahwa mereka dikenakan pajak ganda (double taxation) apabila harus membayar PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 (PPh Final UMKM). Karena, mereka merasa selama ini sudah membayar pajak sebesar sebesar 10%. Apakah hal tersebut benar? A. Pajak Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 …
-
TERBITNYA ATURAN BARU TERKAIT PERLAKUAN PPN EKSPOR-IMPOR BKP BERWUJUD
Peraturan tentang perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor barang kena pajak (BKP) berwujud telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Peraturan tersebut adalah PER-07/PJ/2021. Rilisnya beleid tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ekspor BKP berwujud bagi …