Pos Terkait
-
PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM TPPU DI DJP
DJP mendapatkan amanat dengan kewenangan menjalankan penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perpajakan (TPP) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Wewenang ini adalah tantangan untuk DJP dalam mengurus persoalan TPP dan TPPU di DJP. Dalam menghadapi tantangan ini, prosedur, strategi, dan kebijakan penanganan TPP dan TPPU sudah disusun oleh DJP. Prosedur, strategi, dan kebijakan …
-
SEKILAS PENONAKTIFAN NPWP DAN PERUBAHAN STATUS WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF
Untuk menonaktifkan NPWP ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Tentu wajib pajak perlu memberikan alasan atau kondisi yang dapat diterima untuk pengajuan penonaktifkan NPWP. Lalu apa sajakah hal tersebut? Wajib Pajak Non-Efektif Setiap wajib pajak yang sudah memiliki NPWP mempunyai hak dan kewajiban yang perlu ia penuhi, salah satunya adalah …
-
TERBITNYA ATURAN BARU TERKAIT PERLAKUAN PPN EKSPOR-IMPOR BKP BERWUJUD
Peraturan tentang perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor barang kena pajak (BKP) berwujud telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Peraturan tersebut adalah PER-07/PJ/2021. Rilisnya beleid tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ekspor BKP berwujud bagi …
-
MENELUSURI PAJAK INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL
Media sosial atau yang biasa kita kenal dengan medsos merupakan hal yang bisa dibilang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Sebab, sebanyak 95% dari 63 juta penduduk Indonesia mengakses dan memakai internet untuk membuka media sosial. Bahkan, media sosial seolah-olah sudah menjadi konsumsi pribadi masyarakat dari berbagai rentang usia, dari …
-
RENCANA PENYESUAIAN TARIF PPH BUNGA OBLIGASI
Perencanaan untuk menyesuaikan tarif pajak penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri topik yang sedang diperbincangkan. Penyesuaian tarif yang saat ini berlaku 15% akan turun menjadi 10% setelah dipertimbangkan karena terbitnya aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni PP 9/2021. Berdasarkan aturan tersebut, tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak …