Pos Terkait
-
PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM TPPU DI DJP
DJP mendapatkan amanat dengan kewenangan menjalankan penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perpajakan (TPP) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Wewenang ini adalah tantangan untuk DJP dalam mengurus persoalan TPP dan TPPU di DJP. Dalam menghadapi tantangan ini, prosedur, strategi, dan kebijakan penanganan TPP dan TPPU sudah disusun oleh DJP. Prosedur, strategi, dan kebijakan …
-
PROSEDUR MENJADI BENDAHARA TAAT PAJAK
Banyak bendaharawan pemerintah yang merasa repot saat berurusan dengan kewajiban perpajakannya. Selalu bersungut-sungutan saat dipaparkan mengenai surat yang diterima, baik sekadar imbauan sampai berupa Surat Tagihan Pajak. Namun, ada juga bendaharawan yang sangat santai, bahkan terlihat ceria. Santai saat menerima surat ataupun bertaanya mengenai kewajiban perpajakannya. Ceria saat membuat billing untuk …
-
CARA PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SETELAH PEMERIKSAAN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki salah satu karakteristik yakni sebagai pajak tidak langsung. Secara yuridis, tanggung jawab penyetoran pajak tidak terletak di pihak yang mengonsumsi barang atau jasa, tetapi terletak di pihak pengusaha yang sudah resmi menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal ini, jika pembeli atau pengguna jasa telah menjalankan kewajibannya, …
-
TERJAWABNYA TANTANGAN ATAS BONUS DEMOGRAFI
Pada tahun 2020-2030 yang akan datang, Indonesia telah diprediksi akan menghadapi era bonus demografi. Pada saat penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar daripada usia nonproduktif (65 tahun ke atas), dengan perbandingan lebih dari 60% dari total keseluruhan penduduk Indonesia (BPS). Tindakan tersebut dapat dikatakan akan menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk melaksanakan …
-
TARIF PAJAK WAJIB PAJAK UMKM SETELAH MASA WAKTU PP 23 TAHUN 2018 BERAKHIR
Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau PP-23 menarik perhatian pelaku usaha saat dipertengahan tahun 2018, terutama pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Bahasan yang paling banyak diperbincangkan disaat itu adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto …