usahawan

Pos Terkait

• 

  Inilah batasan usia atas untuk memperoleh NPWP dan alasannya

  Inilah batasan usia atas untuk memperoleh NPWP dan alasannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu bukti identitas yang wajib dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan hukum yang mempunyai kewajiban perpajakan di Indonesia. NPWP berfungsi sebagai alat identifikasi, pengelolaan dan pengendalian pajak. Namun tidak semua orang bisa memiliki NPWP. Ada beberapa syarat yang …

• 

  PEMOTONGAN PAJAK DANA KAPITASI PNS

        Dalam bidang kesehatan, pemerintah membuat sistem jaminan sosial untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Sistem tersebut dibuat atas dasar prinsip gotong royong, sehingga pembayaran iuran yang ada akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Sistem ini memiliki tiga asas, yaitu: kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. …

• KEBERATAN YANG DIAJUKAN MELALUI SURAT HASIL PINDAI

         Keberatan merupakan salah satu hak wajib pajak yang ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pengajuan keberatan yang akan dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan cara menyampaikan permohonannya ke Kantor …

• 

  HAL SEDERHANA YANG PERLU DICERMATI WAJIB PAJAK

  Pelaporan SPT Tahunan PPh merupakan salah satu dari beberapa kewajiban bagi wajib pajak sejak terdaftar sebagai wajib pajak. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sudah sewajarnya dipahami oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak abai, bisa berakibat fatal bagi wajib pajak. Antara lain sanksi yang dikenakan pada wajib pajak. Walaupun banyak wajib pajak yang sudah melakukan kewajiban …

• 

  MUDAHNYA LAYANAN PERPAJAKAN

         Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh …