kredit_21198618

Pos Terkait

• 

  PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM TPPU DI DJP

         DJP mendapatkan amanat dengan kewenangan menjalankan  penegakan hukum atas tindak pidana di  bidang perpajakan (TPP) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Wewenang ini adalah tantangan untuk DJP dalam mengurus persoalan TPP dan TPPU di DJP. Dalam menghadapi  tantangan  ini, prosedur, strategi, dan kebijakan  penanganan TPP  dan TPPU sudah disusun oleh DJP. Prosedur, strategi, dan kebijakan …

• 

  RENCANA PENYESUAIAN TARIF PPH BUNGA OBLIGASI

         Perencanaan untuk menyesuaikan tarif pajak penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri topik yang sedang diperbincangkan. Penyesuaian tarif yang saat ini berlaku 15% akan turun menjadi 10% setelah dipertimbangkan karena terbitnya aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni PP 9/2021. Berdasarkan aturan tersebut, tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak …

• 

  PERBEDAAN PERPAJAKAN BENDAHARA SEKOLAH SWASTA DAN SEKOLAH NEGERI

         Pada suatu hari, salah seorang bendaharawan sekolah swasta “x” datang ke kantor pajak untuk bertanya mengenai pembayaran pajak atas transaksi pengadaan barang. Bendaharawan tersebut memberikan rincian transaksi dan perpajakannya. Ia juga bilang kalau ia tidak terlalu paham tentang perpajakan dan ia bertanya pada temannya yang juga bendahara lalu diinformasikan apa saja yang harus dibayarkan. …

• 

  MUDAHNYA LAYANAN PERPAJAKAN

         Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh …

• 

  TARIF PAJAK WAJIB PAJAK UMKM SETELAH MASA WAKTU PP 23 TAHUN 2018 BERAKHIR

        Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau PP-23 menarik perhatian pelaku usaha saat dipertengahan tahun 2018, terutama pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Bahasan yang paling banyak diperbincangkan disaat itu adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto …