Pengertian-Analisis-Bisnis

Pos Terkait

• 

  Ketentuan Faktur Pajak Gabungan

  Memahami tagihan pajak gabungan Faktur pajak gabungan adalah jenis faktur pajak yang mencatat transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa antara dua atau lebih Badan Kena Pajak. Dalam hal ini, beberapa pelaku ekonomi yang mempunyai hubungan usaha terkait dapat menggabungkan transaksi pembelian dan penjualannya dalam satu dokumen faktur pajak. Faktur pajak gabungan ini memuat seluruh …

• 

  Mengusut Rencana Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak

  Mengusut Rencana Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Mengusut Rencana Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak – Awаlnуа, Mеntеrі Kеuаngаn Sri Mulуаnі dalam kоnfеrеnѕі реrѕ di Jakarta ѕudаh menyampaikan bahwa реmеrіntаh hеndаk mеrоmbаk tіgа Undаng-undаng (UU) pajak ѕеkаlіguѕ уаknі UU Kеtеntuаn Umum dаn Tаtа Cаrа Perpajakan (KUP), UU Pаjаk Pеnghаѕіlаn (PPh), UU Pаjаk Pertambahan Nіlаі (PPN). Sесаrа umum ѕеgаlа …

• 

  PROSEDUR MEMBUAT PEMBUKUAN BAHASA INGGRIS DAN DOLAR

         Perdirjen nomor PER-24/PJ/2020 mengundang perhatian masyarakat karena dalam persyaratan kelengkapan ketika akan mengajukan permohonan lebih sedikit daripada Perdirjen sebelumnya. Hal tersebut seiring dengan pertimbangan saat diterbitkannya Perdirjen dalam rangka meningkatkan pelayanan melalui kemudahan dalam pemberian izin sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya.  Bagi wajib pajak boleh untuk mengajukan permohonan …

• 

  PEMOTONGAN PAJAK DANA KAPITASI PNS

        Dalam bidang kesehatan, pemerintah membuat sistem jaminan sosial untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Sistem tersebut dibuat atas dasar prinsip gotong royong, sehingga pembayaran iuran yang ada akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Sistem ini memiliki tiga asas, yaitu: kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. …

• 

  TERBITNYA ATURAN BARU TERKAIT PERLAKUAN PPN EKSPOR-IMPOR BKP BERWUJUD

        Peraturan tentang perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor barang kena pajak (BKP) berwujud telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Peraturan tersebut adalah PER-07/PJ/2021. Rilisnya beleid tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ekspor BKP berwujud bagi …