MENGUSUT RENCANA RELAKSASI HAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP

MENGUSUT RENCANA RELAKSASI HAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP

       Awalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta sudah menyampaikan bahwa pemerintah hendak merombak tiga Undang-undang (UU) pajak sekaligus yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara umum segala perubahan dimaksudkan supaya bisa mendorong kepatuhan wajib pajak dengan sukarela, menciptakan keadilan iklim berupaya di dalam negeri serta meningkatkan pendanaan investasi. Salah satu elemen perubahan yang menarik ialah terdapatnya relaksasi hak pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang awalnya tidak bisa dikreditkan.

       Pajak Masukan yang direlaksasi diantaranya: (a) Pajak Masukan perolehan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) sebelum ditetapkan sebagai PKP bisa dikreditkan sesuai bukti Faktur Pajak yang dipunyai, (b) Pajak Masukan tidak dilapor di SPT dan ditemui ketika pemeriksaan bisa dikreditkan sesuai bukti Faktur Pajak yang dipunyai, (c) Pajak Masukan ditagih dengan ketetapan pajak bisa dikreditkan sebesar pokok pajak, dan (d) Pajak Masukan perolehan BKP/JKP sebelum PKP melaksanakan penyerahan terutang PPN bisa dikreditkan selama terdapat Lebih Bayar di suatu masa pajak.

       Relaksasi yang hendak dilansir dalam RUU PPN mengenai pengkreditan Pajak Masukan ialah bentuk upaya pemerintah untuk menanggapi keprihatinan dunia usaha apabila Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 (sekalian menjadi sinyal kokoh bahwa pasal tersebut akan senantiasa dipertahankan dalam RUU KUP) diterapkan bertepatan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf a UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Secara spesifik relaksasi pengreditan Pajak Masukan digadang-gadang akan memberikan rasa keadilan, mendorong kepatuhan dan mengurangi hambatan investasi. 

Kewajiban Pajak Berlaku Surut Konstitusional

       Terhitung semenjak tahun 1984 Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment, artinya  wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, serta membayar sendiri pajak yang terutang sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan, administrasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) memiliki tugas yang tidak kalah pentingnya, yakni memiliki peran aktif dalam menjalankan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi.

       Salah satu implementasi self assessment terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU KUP yang mengemukakan bahwa, “Setiap wajib pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai  1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.”

Pengkreditan Pajak Masukan

       Pasal 9 ayat (8) huruf a UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, mengatur bahwa “Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa dilaksanakan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.”  Menurut wajib pajak, aturan dalam Pasal 9  ayat (8) huruf a UU PPN ini sangat tidak adil dan menghalangi investasi apabila diterapkan bertepatan dengan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP.

       Diterapkannya Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP sesungguhnya wajib pajak lah yang akan menanggung PPN (Pajak Keluaran) yang terutang atas penyerahan BKP/JKP kepada pembeli. Hal ini disebabkan saat melaksanakan penyerahan BKP/JKP, wajib pajak tidak memungut PPN. Padahal sebagai pajak tidak langsung PPN semestinya menjadi tanggungan pembeli.

       Ada hal-hal yang perlu diwaspadai ketika mengaplikasikan relaksasi pengkreditan Pajak Masukan dalam UU PPN. Pertama, dalam relaksasi pengkreditan Pajak Masukan harus diatur secara jelas tenggat pengkreditan Pajak Masukan. Apa maksud dari perolehan BKP/JKP “sebelum ditetapkan sebagai PKP” busa dikreditkan? Apakah Pajak Masukan dimaksud meliputi juga Pajak Masukan yang didapat sebelum syarat subjektif dan objektif sebagai PKP lengkap?

       Kedua, wajib juga diperhatikan  jangan sampai relaksasi yang diberikan justru akan membuat  kepatuhan sukarela wajib pajak menurun. Nampaknya akan membuat penerapan sistem self assassment menjadi lebih efektif, jangan sampai akan dikembalikan pada sistem official assessment.

Created by Mutiara Zanky

https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengulik-rencana-relaksasi-hak-pengkreditan-pajak-masukan-bagi-pkp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Klik untuk ke WA
Klik untuk ke WhatsApp kami..
MITRAMUDA WA SUPPORT
Dapatkan informasi mengenai promo konsultasi PAJAK dan PENDIRIAN perusahaan melalui chat WhatsApp kami. Pesan WhatsApp akan segera kami balas secepatnya ketika jam kerja.